CASP Mengumumkan Kontribusi Ilmiah Baru Direktur CASP Taufik R. Nugraha dalam Buku Terbaru Springer

Surabaya, Indonesia: Centre for Air and Space Policy (CASP) dengan bangga mengumumkan penerbitan bab akademik baru karya Direktur CASP, Taufik R. Nugraha, dalam buku terbaru Springer berjudul Artemis Accords and Resource Mining in Outer Space. Buku yang disunting oleh Sandeepa Bhat B. dan Adhitya Variath ini merupakan bagian dari seri Issues in Space dan menghimpun para akademisi terkemuka untuk mengkaji implikasi hukum dan kebijakan dari ambisi baru manusia dalam eksplorasi Bulan dan antariksa jauh.

Bab karya Taufik R. Nugraha yang ditulis bersama Regi Rivaldi dimuat sebagai Bab 8 dengan judul “Deconfliction Measures in the Freedom of Use of Outer Space: What Lies Ahead?”. Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan dalam Artemis Accords, yaitu prinsip dekonfliksi, termasuk pembentukan zona keselamatan dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip hukum antariksa internasional yang telah lama berlaku.

Kontribusi Penting bagi Hukum Antariksa Kontemporer

Bab tersebut membahas perkembangan pemahaman atas Pasal I, II, dan IX Outer Space Treaty (OST) 1967, khususnya dalam konteks perubahan teknologi, komersial, dan geopolitik yang cepat dalam kegiatan antariksa. Nugraha dan Rivaldi mengkaji bagaimana prinsip dekonfliksi, yang semula berakar pada praktik operasi militer, muncul kembali dalam Artemis Accords sebagai mekanisme untuk mencegah gangguan yang merugikan antarkegiatan di Bulan.

Analisis mereka menyoroti beberapa isu penting, antara lain:

• Ketegangan antara zona keselamatan dan prinsip nonapropriasi, yang menimbulkan pertanyaan mengenai potensi “kedaulatan semu” atas wilayah tertentu di Bulan atau benda langit lainnya.
• Kemungkinan bahwa langkah dekonfliksi secara tidak sengaja membatasi kebebasan akses yang dijamin bagi semua negara berdasarkan Pasal I OST.
• Tidak adanya otoritas internasional yang jelas, serupa dengan International Seabed Authority, untuk memantau dan mengatur zona dekonfliksi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan konflik.
• Meluasnya peran aktor swasta dalam kegiatan sumber daya antariksa serta implikasinya terhadap tanggung jawab negara berdasarkan Pasal VI dan VII OST.
• Tantangan dalam menyelaraskan Artemis Accords dengan hukum kebiasaan internasional yang berlaku, terutama karena adanya perbedaan penafsiran di antara negara-negara utama pelaku kegiatan antariksa.

Menempatkan Indonesia dalam Diskursus Tata Kelola Antariksa Global

Melalui publikasi ini, Taufik R. Nugraha memperkuat suara Indonesia dalam perdebatan global mengenai tata kelola antariksa yang semakin intensif. Ketika para pelaku internasional menjalankan misi Bulan, pemanfaatan sumber daya di lokasi, dan pembangunan keberadaan manusia jangka panjang di luar Bumi, isu penguasaan wilayah, perlindungan lingkungan, kesetaraan akses, dan penggunaan antariksa untuk tujuan damai menjadi semakin mendesak.

Karya Nugraha tidak hanya menelaah secara kritis kesenjangan hukum dan risiko dari praktik baru, tetapi juga menawarkan pandangan konstruktif mengenai langkah yang dapat ditempuh masyarakat internasional, termasuk pembentukan badan regulasi yang lebih kuat dan mekanisme konsultasi prosedural yang lebih jelas.

Tonggak Penting bagi CASP

CASP menyambut publikasi ini sebagai tonggak penting dalam misinya untuk memajukan riset dan pengembangan kebijakan di bidang hukum udara dan antariksa. Bab tersebut mencerminkan komitmen CASP dalam menghasilkan kajian yang ketat, menjawab tantangan global kontemporer, dan turut membentuk masa depan tata kelola antariksa yang bertanggung jawab serta berkeadilan.

Artemis Accords and Resource Mining in Outer Space kini tersedia melalui Springer dan diharapkan menjadi rujukan berharga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum antariksa internasional.